KKP Bangun Basis Data Emisi Lamun untuk Mitigasi Perubahan Iklim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun baseline emisi gas rumah kaca (GRK) dari ekosistem lamun untuk memperkuat tata kelola karbon biru nasional sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kelautan dalam pengendalian perubahan iklim. Penyusunan baseline ini menjadi dasar ilmiah untuk mengukur peran ekosistem pesisir dalam menyerap maupun melepaskan emisi.

Baseline tersebut dibahas dalam Workshop Teknis Penyepakatan Baseline GRK Lamun dan Tata Kelola Data Emisi Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta baru-baru ini. Forum ini melibatkan kementerian dan lembaga, akademisi, serta berbagai mitra guna menyepakati metodologi penghitungan baseline dan memperkuat sistem data emisi sektor kelautan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara mengatakan, penetapan baseline emisi lamun merupakan fondasi awal dalam memperkuat pengelolaan karbon biru nasional. Menurutnya, penyusunan baseline emisi ini akan menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan.

“Data tersebut akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional,” ujar Koswara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Ekosistem lamun merupakan komponen penting ekosistem pesisir yang mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Bersama mangrove dan terumbu karang, ekosistem pesisir ini menjadi bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim berbasis alam atau karbon biru.

Penetapan baseline emisi dilakukan untuk mengetahui kondisi awal cadangan karbon serta potensi emisi yang muncul akibat perubahan atau gangguan pada ekosistem lamun. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun skenario penurunan emisi sekaligus memperkuat kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan.

Direktur Konservasi Ekosistem Firdaus Agung mengatakan, penguatan metodologi dan tata kelola data emisi sektor kelautan menjadi langkah penting untuk mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan. Menurutnya, penyusunan metodologi baseline emisi lamun diharapkan membuat sistem data emisi sektor kelautan lebih terintegrasi dan kredibel.

“Penyusunan metodologi dalam menetapkan baseline emisi lamun ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola data emisi sektor kelautan dan perikanan agar lebih terintegrasi dan kredibel, sekaligus mendukung kontribusi ekosistem pesisir dalam agenda mitigasi perubahan iklim,” kata Firdaus.

Pakar perubahan iklim dari IPB University Rizaldi Boer menilai pendekatan ilmiah dalam penetapan baseline emisi lamun penting agar kontribusi sektor kelautan terhadap pengendalian perubahan iklim dapat terukur secara akurat.

Workshop juga menekankan pentingnya penguatan sistem data emisi sektor kelautan dan perikanan yang terintegrasi guna mendukung pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kontribusi sektor kelautan dalam pengendalian perubahan iklim secara transparan dan akuntabel.

Baseline emisi GRK dari ekosistem lamun akan menjadi fondasi pengembangan sistem karbon biru sektor kelautan dan perikanan. Ke depan, sistem tersebut akan diperkuat melalui peningkatan kualitas data aktivitas, pengembangan faktor emisi nasional yang lebih spesifik, serta verifikasi lapangan untuk menekan ketidakpastian data.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan ekonomi biru, KKP juga terus mendorong perlindungan ekosistem pesisir seperti lamun, mangrove, dan terumbu karang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menegaskan perlindungan ekosistem pesisir merupakan investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.