Listrik di Daerah 3T Masih Sering Padam, IESR Dorong Percepatan PLTS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah mempercepat pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut IESR, percepatan PLTS menjadi langkah penting untuk meningkatkan keandalan listrik sekaligus mendukung kemandirian energi nasional.

Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Penyimpanan Energi IESR His Muhammad Bintang mengatakan, PLTS dapat menjadi solusi jangka pendek dalam program dedieselisasi karena biaya operasional PLTD terus meningkat akibat fluktuasi harga bahan bakar minyak dan tingginya biaya distribusi.

“PLTS bukan hanya solusi untuk menambah porsi energi terbarukan, tetapi juga instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada PLTD yang mahal dan rentan terhadap gangguan pasokan BBM. Dengan kombinasi PLTS dan baterai, Indonesia memiliki peluang memperkuat keandalan listrik hingga wilayah terpencil,” kata Bintang, dalam media briefing Indonesia Solar Summit 2026: PLTS Dapat Mendukung Elektrifikasi dan Dedieselisasi di Indonesia, Kamis (9/7/2026).

IESR menilai tantangan ketenagalistrikan Indonesia tidak lagi hanya berkaitan dengan rasio elektrifikasi, tetapi juga kualitas, keandalan, dan keberlanjutan pasokan listrik. Di sejumlah wilayah 3T, pemadaman listrik masih kerap terjadi, bahkan berulang kali dalam sehari atau berlangsung lebih lama ketika pasokan bahan bakar untuk PLTD terganggu akibat cuaca.

Menurut Bintang, PLTS memiliki keunggulan karena bersifat modular, dapat dibangun dekat dengan pusat kebutuhan listrik, dan dipadukan dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai sehingga pasokan tetap tersedia saat matahari tidak bersinar.

Meski memiliki potensi besar, IESR menilai pengembangan PLTS masih menghadapi berbagai kendala. Pada sektor rumah tangga, manfaat ekonomi pemasangan PLTS atap dinilai perlu diperkuat melalui skema seperti net-metering. Sementara di sektor industri dan komersial, tingginya minat penggunaan PLTS belum sepenuhnya terakomodasi karena keterbatasan kuota.

Di sisi lain, pengembangan PLTS skala utilitas juga dinilai masih berjalan lambat akibat proses pengadaan yang belum optimal.

“Untuk mempercepat pemanfaatan PLTS, Indonesia perlu memperbaiki regulasi, membuka ruang lebih luas bagi PLTS atap, mempercepat pengadaan dan pembangunan PLTS skala utilitas, serta memastikan dukungan jaringan dan sistem penyimpanan energi. Tanpa ekosistem yang mendukung, potensi besar PLTS tidak akan berkembang secara optimal,” ujar Bintang.

IESR mendorong pemerintah menempatkan PLTS sebagai bagian penting dari strategi ketahanan energi nasional. Selain memperluas akses listrik bersih, pengembangan PLTS dinilai dapat menekan biaya operasi pembangkit berbasis diesel, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta membantu industri memenuhi tuntutan pasar global yang semakin rendah emisi.