1 week ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan realisasi pembangunan fisik kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran mulai dikerjakan secara serentak pada Desember 2025 melalui skema kontrak tahun jamak senilai Rp 20 triliun.
“Pada pertengahan tahun, pelelangan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif telah berhasil, dan kontrak multitahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan konektivitas di lapangan kini menunjukkan kemajuan signifikan. Jalan penghubung seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C hingga akses jalan tol utama disebut hampir 100 persen rampung pada akhir tahun ini.
Ketersediaan akses jalan yang memadai tersebut memicu percepatan realisasi fisik investasi swasta di sekitarnya. Hal itu tercermin dari pembangunan Rumah Sakit Sabdi Waluyo yang hampir selesai serta SMA Taruna Nusantara yang siap beroperasi secara parsial mulai Maret 2026.
“Pemerintah kini secara aktif mendorong Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang tahun lalu baru melakukan seremoni peletakan batu pertama untuk segera masuk ke tahap konstruksi bangunan agar kawasan bisnis dapat segera terbentuk,” ujar Basuki.
Seluruh aktivitas konstruksi yang masif pada 2025 tersebut dipastikan tidak hanya mengandalkan pembiayaan negara, melainkan menggunakan kombinasi pendanaan antara APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.
Dukungan infrastruktur dasar bagi kenyamanan penduduk juga terus diperkuat melalui penandatanganan kontrak baru untuk pembangunan 24 embung tambahan guna menjaga pasokan air baku sekaligus pengendalian banjir.
“Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah, di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada 2026,” ujar Basuki.
Akselerasi pembangunan fisik berbagai fasilitas negara tersebut memegang peran krusial dalam memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang memandatkan Nusantara siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
“Secara keseluruhan, seluruh peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan saat ini masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru,” kata Basuki.
sumber : Antara
