Petani Sawit Masuk Hilirisasi, Koperasi Disiapkan Jadi Pemilik Pabrik CPO

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Hilirisasi kelapa sawit mulai diarahkan lebih dekat ke petani melalui koperasi agar nilai ekonomi tidak berhenti di sektor perkebunan. Dengan 2.587 koperasi di sektor perkebunan, pemerintah melihat jaringan tersebut dapat menjadi basis untuk memperkuat posisi petani sekaligus memperluas keterlibatan mereka dalam industri pengolahan sawit.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, koperasi dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit, termasuk masuk ke sektor pengolahan. Menurut dia, keterlibatan koperasi di sektor hilir dapat meningkatkan daya tawar petani sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan.

“Atas lahan yang sudah diambil alih oleh Satgas PKH dan dititipkan Agrinas Palma untuk dikelola tentu Presiden (Prabowo Subianto) ingin agar pengelolaan lahan tersebut bisa melibatkan masyarakat dan anggota koperasi yang merupakan petani sawit,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Ferry mengatakan, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit dapat menjadi penggerak rantai pasok sekaligus mengembangkan kegiatan pengolahan. Salah satu peluangnya adalah membangun pabrik crude palm oil (CPO) sehingga koperasi tidak hanya berada di sektor hulu.

“Koperasi didorong agar dapat mendirikan pabrik-pabrik CPO sendiri sehingga kebutuhan minyak goreng dan produk turunannya dapat dipenuhi secara mandiri oleh koperasi,” ucap Ferry.

Menurut Ferry, peningkatan produktivitas perkebunan rakyat membutuhkan strategi dan instrumen baru, salah satunya dengan mengonsolidasikan petani sawit melalui badan usaha koperasi. Ada dua model yang dapat ditempuh, yakni memperkuat koperasi yang sudah berjalan serta mengonsolidasikan koperasi primer melalui badan usaha dengan skala lebih besar.

Dukungan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan model tersebut. Ferry menyebut koperasi perkebunan yang sudah berjalan dapat memanfaatkan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi untuk mengembangkan usaha pengolahan sawit.

“Salah satunya seperti Koperasi Mandiri Makmur juga sudah diberikan pembiayaan oleh LPDB dalam memproduksi CPO, yang saat ini pembangunannya sudah 45 persen,” kata Ferry.

Program tersebut juga berkaitan dengan pengelolaan kebun sawit hasil penertiban kawasan hutan. Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Mohammad Abdul Ghani menjelaskan, Agrinas Palma mendapat penugasan melalui Perpres No. 5/2025 untuk mengelola kebun sawit hasil sitaan dari kawasan hutan yang dibuka secara ilegal.

Ghani menyebut terdapat sekitar 4,1 juta hektare lahan hasil penertiban Satgas PKH yang perlu dikelola agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari lahan yang dititipkan kepada Agrinas, terdapat kewajiban mengalokasikan minimal 20 persen sebagai plasma untuk rakyat sehingga koperasi dapat dilibatkan sebagai mitra pengelolaan.

“Kami akan utamakan koperasi di sekitar lahan sebagai vendor pemelihara tanaman, panen, dan kegiatan lainnya. Dengan luasnya area yang kami kelola, koperasi menjadi mitra utama dalam mendukung hilirisasi sawit sekaligus ketahanan pangan,” kata Ghani.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus mengatakan, koperasi memiliki peluang untuk mengambil posisi lebih jauh dalam rantai bisnis sawit. Tidak hanya mengelola kebun, koperasi juga dapat menjadi pemilik sekaligus pengelola fasilitas pengolahan CPO.

“Dengan semakin banyak koperasi yang bergerak dari sektor hulu ke hilir pada produk sawit diharapkan akan mendorong kesejahteraan masyarakat,” ucap Barus.

Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet berharap semakin banyak koperasi mengikuti langkah KUD Sejahtera Banyuasin yang telah membangun pabrik pengolahan CPO. Menurut dia, keberadaan usaha pengolahan di tingkat koperasi dapat menjadi contoh bagi petani sawit untuk memperkuat kelembagaan ekonomi mereka.

“Mudah-mudahan ini bisa meyakinkan petani sawit untuk mau berkoperasi dan akan harapan kami ada uluran tangan dari Kemenkop terutama dalam pengembangan koperasi eksisting,” kata Toha.