Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Perkuat Ekonomi Kerakyatan

9 hours ago 4

Petugas menyiapkan hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum didistribusikan ke sejumlah sekolah di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumedang Cimanggung Mangunarga, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Di tengah kekhawatiran publik mengenai potensi kenaikan harga bahan pokok akibat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengamat menyampaikan pandangan optimistis. Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah tersebut dinilai justru menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Menanggapi isu bahwa permintaan besar dari program MBG akan memicu kelangkaan serta lonjakan harga pangan di pasar, ekonom sekaligus mantan Direktur Program Magister Manajemen FEB UI Harryadin Mahardika menegaskan kekhawatiran tersebut tidak beralasan. Menurut dia, dengan hadirnya MBG dan beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lonjakan harga pangan justru lebih terkendali.

“Sebelum program MBG berjalan, petani dan peternak tidak memiliki mekanisme untuk berdagang langsung ke masyarakat. Mereka harus menjual produk ke tengkulak dan distributor, sehingga harga mudah dipermainkan spekulan. Justru sekarang spekulan akan lebih sulit mempermainkan harga karena produk petani dan peternak bisa langsung dibeli oleh SPPG. Opsi bagi petani dan peternak menjadi lebih banyak,” ujarnya dalam ketetangan, Kamis (25/12/2025).

Selama masa libur sekolah, SPPG tetap beroperasi dan mendistribusikan paket makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Langkah ini dinilai sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak meskipun berada di luar kalender belajar.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Bidang Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Sri Yunanto yang menanggapi tudingan bahwa program MBG di masa libur sekolah hanya bertujuan menghabiskan anggaran.

Ia menilai anggapan tersebut mencerminkan pemahaman yang sempit terhadap intervensi gizi sebagai kebijakan jangka panjang. “Pemenuhan gizi tidak boleh terputus hanya karena kalender akademik, demi memastikan investasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 tetap terjaga,” katanya.

Lebih jauh, manfaat program MBG juga dirasakan oleh ribuan relawan yang bekerja di dapur SPPG. Program ini telah membuka lapangan kerja baru yang krusial bagi perekonomian para pekerja dan relawan.

“SPPG itu membawa keberkahan dan manfaat bagi banyak orang, termasuk para pegawai yang bekerja di sana. Ini akan memutar roda perekonomian,” kata Harryadin.

Hingga Selasa (24/12/2025), tercatat sebanyak 17.555 SPPG telah melayani lebih dari 50 juta penerima manfaat di 38 provinsi. Jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam operasional SPPG mencapai 741.985 orang.

sumber : ANTARA

Read Entire Article
Food |