Purbaya Sindir Pemda: Kalau Surplus, Uangnya Boleh Kita Ambil Nggak?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyindir pemerintah daerah yang lambat dalam membelanjakan anggaran. Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah, ia menyoroti dana daerah yang masih mengendap besar di perbankan.

“Pak Askolani, kalau surplus uangnya boleh kita ambil nggak? Kalau nggak bisa dihabiskan, mau ngapain?” ujar Purbaya sambil berkelakar dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang diikuti secara daring, Senin (20/10/2025).

Purbaya melontarkan kalimat itu kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, pejabat yang bertanggung jawab mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah. Ucapan tersebut disampaikan dengan nada ringan, namun menjadi sindiran tajam bagi pemerintah daerah yang masih membiarkan uangnya “tidur” di bank.

“Pemda tujuannya bukan untuk menabung.  Belanjakan saja sesuai rencana. Uang itu harus bekerja bantu ekonomi daerah,” tegasnya.

Kementerian Keuangan mencatat, hingga September 2025 masih terdapat Rp234 triliun dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan, sebagian besar berasal dari Transfer ke Daerah (TKD). Sementara realisasi belanja daerah baru mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari pagu Rp1.389 triliun, turun 13,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Menurut Purbaya, kondisi ini menunjukkan sebagian besar daerah belum mampu mengeksekusi anggarannya dengan cepat. Padahal, dana tersebut seharusnya menjadi penggerak ekonomi lokal. “Kalau uangnya kerja dari sekarang, efeknya ke ekonomi jauh lebih besar,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan agar kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun karena kerap menurunkan kualitas hasil pembangunan. “Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang tinggi bukan tanda efisien, justru menunjukkan uang publik tidak bekerja optimal,” katanya.

Lebih jauh, Purbaya menekankan pentingnya tata kelola dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyinggung masih adanya praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya pengawasan di sejumlah daerah. “Kepercayaan publik dan investor itu modal utama. Sekali hilang, membangunnya kembali butuh waktu lama,” ujarnya.

Ia berharap dalam dua hingga tiga bulan ke depan, pemda dapat memperbaiki tata kelola dan mempercepat belanja produktif agar pertumbuhan ekonomi lebih merata. “Kalau semua daerah jalan bareng, ekonomi nasional makin solid dan pemerataan makin terasa,” katanya.