1 week ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Badan Anggaran DPR RI menyarankan Menteri Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, merespons anggaran TNI yang masih swadaya ketika melakukan mobilisasi alat untuk penanganan bencana di Sumatera.
“Dari sisi anggaran, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera pada 2025,” kata Said, di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Dia mengatakan, harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu.
“Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respons dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey,” ujar dia.
Dia menjelaskan, jembatan bailey adalah jembatan darurat, alat itu di miliki oleh Zeni Tempur TNI AD, dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi.
Oleh sebab itu, dirinya berharap BNPB bisa lebih gesit. “Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi linta sektor berjalan dengan baik,” tutur dia.
Said mengatakan, hal ini bisa menjadi evaluasi kedepan agar peran koordinasi lintas sektor oleh K/L yang menjadi lead sector lebih gesit.
Dia mengingatkan, jangan sampai penanganan bencana berlarut larut karena lemahnya pola koordinasi antarsektor. Dirinya mendukung upaya TNI AD memobilisasi seluruh sumber daya yang ada.
“Kita juga mendukung upaya Presiden Prabowo untuk membeli jembatan bailey lebih banyak guna kebutuhan membuka akses daerah daerah terisolasi di Sumatera,” kata dia.
Dia menekankan, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana. “Kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit,” ujar dia.
Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana,” kata dia menambahkan.
Dia menyatakan, pada APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku sebenarnya juga ada alokasi anggaran yang berada di BA BUN. Jika dibutuhkan, anggaran di BA BUN ini bisa digunakan oleh pemerintah, jika Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penggunaan anggaran di BA BUN untuk penanganan bencana di Sumatera.
“ Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” kata dia.
