UMJ Jalani Evaluasi Lapangan untuk Pembukaan Program Doktor Ilmu Hukum dan Ilmu Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar evaluasi lapangan usul pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Program Studi Doktor Ilmu Politik di Auditorium Kasman Singodimedjo, FISIP UMJ, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah evaluator, yaitu Luki Karunia dari Politeknik STIA LAN Jakarta, Sofa Marwah dari Universitas Jenderal Soedirman yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom, Muhammad Akib dari Universitas Lampung, serta Joni Emirzon dari Universitas Sriwijaya.

Rektor UMJ, Ma’mun Murod mengatakan penguatan program doktor menjadi bagian penting dalam pengembangan akademik. Dia mengatakan UMJ sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki sejarah panjang tidak boleh tertinggal dalam pengembangan program doktor.

"Kami berharap asesmen ini berjalan baik dan SK pembukaan program studi dapat segera turun,” ujar Ma’mun.

Ia berharap usulan pembukaan program doktor dapat segera terealisasi. Ma’mun berharap pada tahun ajaran baru, UMJ sudah dapat menerima mahasiswa baru untuk program doktor yang diusulkan.

"Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, program doktor masih menjadi primadona karena minat masyarakat tinggi, sementara kuota terbatas,” ungkap Ma’mun.

Anggota Badan Pembina Harian UMJ, K.H. Din Syamsuddin menilai pembukaan program doktor di UMJ merupakan langkah penting dalam penguatan akademik universitas. Menurutnya, UMJ memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dan berkualitas, termasuk dalam bidang Ilmu Hukum dan Ilmu Politik.

"Karena itu, keberadaan program doktor di UMJ sudah menjadi kebutuhan dan sudah waktunya untuk terus diperkuat,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Periode 2005-2015 ini.

Sementara itu, perwakilan Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti, Osvaldo Sativa Amastha, menilai keberadaan program doktor akan memperkuat posisi dan kontribusi UMJ di masyarakat. “Meski tidak selalu signifikan dari sisi income generating, keberadaan program doktor akan memberi dampak besar bagi posisi dan kontribusi UMJ,” ujar Osvaldo.

Ia menambahkan, tim evaluator akan melihat sarana dan prasarana yang mendukung usulan program doktor, seperti ruang kelas, ruang dosen, akses jurnal, serta fasilitas lain yang relevan. Hasil evaluasi akan dituangkan dalam berita acara sebagai dokumen rujukan apabila terdapat perbaikan.

“Apabila terdapat perbaikan, maka perbaikan tersebut mohon mengacu pada berita acara sebagai hasil evaluasi lapangan, bukan pada komentar di SIAGA,” jelasnya.

Penelaah Teknis Kebijakan LLDikti Wilayah III, Hidayat menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan evaluasi program studi. Khususnya untuk usulan pembukaan Program Doktor Ilmu Politik dan Program Doktor Ilmu Hukum di UMJ.

“Kami berharap seluruh pihak dari UMJ dapat mengikuti proses ini dengan baik. Memperhatikan setiap masukan, serta melengkapi dan menyempurnakan berbagai hal yang dibutuhkan untuk pembukaan program studi tersebut,” ujar Hidayat.

Hidayat berharap proses evaluasi dapat berjalan lancar dan hasilnya mendukung percepatan penerbitan keputusan. Kegiatan evaluasi lapangan ini menjadi salah satu langkah penting UMJ dalam memperkuat pengembangan akademik melalui pembukaan program doktor di bidang Ilmu Hukum dan Ilmu Politik.

Acara dilanjutkan dengan agenda presentasi oleh tim pengusul. Setelah itu, kegiatan diteruskan dengan diskusi tiga kriteria penilaian antara tim evaluator dan tim pengusul.