2026, Pemerintah Tancap Gas Bangun Proyek Sampah Jadi Energi

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah akan segera memulai pembangunan proyek waste-to-energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) pada awal tahun ini.

Prasetyo menjelaskan, proyek tersebut akan dibangun di 34 titik yang tersebar di 34 kabupaten/kota, khususnya di daerah dengan volume timbunan sampah harian rata-rata mencapai 1.000 ton per hari. Pembangunan PSEL diharapkan mampu mengurangi beban lingkungan sekaligus menekan risiko kesehatan akibat penumpukan sampah.

“Waste to Energy akan dibangun di 34 kabupaten/kota atau di 34 titik yang hari ini sampahnya sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari. Ini memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk diolah sehingga sampah-sampah tersebut tidak menggunung dan menimbulkan banyak masalah,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers usai Taklimat Awal Tahun 2026 di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026), seperti dalam siaran persnya.

Ia menambahkan, proyek PSEL tersebut merupakan satu dari 18 proyek hilirisasi strategis yang akan mulai dikerjakan pada periode Januari hingga Maret 2026.

Sebelumnya, pemerintah menyampaikan bahwa 18 proyek hilirisasi tersebut telah melewati tahap prastudi kelayakan dan diperkirakan memiliki nilai investasi mencapai Rp 600 triliun. Realisasi investasi proyek-proyek tersebut akan dipimpin langsung oleh Danantara Indonesia.

PSEL merupakan proses pengolahan sampah yang tidak dapat didaur ulang melalui teknologi untuk menghasilkan energi, seperti panas, listrik, atau bahan bakar alternatif. Teknologi ini diharapkan dapat mendukung kemandirian energi nasional, mengurangi volume sampah terbuka, serta menekan ketergantungan terhadap energi konvensional seperti batu bara.

Selain proyek waste-to-energy, Prasetyo juga menyebut pemerintah akan segera melakukan groundbreaking proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).

DME merupakan bagian dari hilirisasi batu bara, yakni pengolahan batu bara berkalori rendah menjadi gas alternatif. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kebutuhan Indonesia terhadap gas LPG. “Kemudian juga ada beberapa program yang berkenaan dengan energi, program-program di bidang pertanian juga,” kata Prasetyo.