Angkasa Pura Respons Keberatan Pemprov Jabar Biayai Bandara Kertajati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi sorotan menyusul pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengaku enggan membiayai operasional bandara tersebut. Pihak Angkasa Pura Indonesia (API) atau InJourney Airports selaku pengelola merespons pernyataan itu dengan menekankan bahwa pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap operasional Bandara Kertajati telah diatur dalam kesepakatan.

Corporate Secretary Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports, Arie Ahsan, mengatakan PT BIJB memang mengajukan permohonan setoran modal sebesar Rp 100 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pemegang saham. Setoran modal dalam bentuk uang tersebut digunakan oleh PT BIJB, salah satunya untuk kebutuhan operasional bandara.

Ia menyebutkan, penyetoran modal tersebut juga selaras dengan komitmen pengoperasian bandara, khususnya dalam aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

“Respons API selaku salah satu pemegang saham di PT BIJB terhadap setoran modal dimaksud pada prinsipnya juga merupakan hal yang sudah diatur dalam shareholders agreement,” kata Arie kepada Republika, Rabu (7/1/2026).

Saat disinggung mengenai pernyataan Dedi Mulyadi yang menyatakan keberatan membiayai Bandara Kertajati karena dinilai tidak memberikan hasil, bahkan muncul opsi untuk menyetop operasional bandara, Arie menegaskan perlunya pembahasan lebih lanjut.

“Mengenai hal tersebut tentunya harus dilakukan pembahasan bersama seluruh pemegang saham agar konsekuensi dari keputusan itu tidak menimbulkan persoalan lain,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dedi Mulyadi mengeluhkan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus digunakan untuk membiayai operasional Bandara Internasional Kertajati. Padahal, bandara tersebut saat ini hanya melayani satu penerbangan.