AS–Israel Serang Iran, Kini Negara Arab Diminta Bayar Biaya Perang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Eskalasi konflik di Timur Tengah memasuki babak baru setelah Amerika Serikat dan Israel lebih dulu melancarkan serangan ke Iran, namun kini muncul wacana kontroversial: negara-negara Arab diminta ikut menanggung biaya operasi militer tersebut.

Wacana itu mencuat dari lingkaran Gedung Putih. Sekretaris Pers Presiden AS Donald Trump, Carolyn Levitt, mengakui bahwa gagasan meminta mitra Arab membiayai operasi militer bukan hal baru di internal pemerintahan. “Itu jelas merupakan ide yang dia miliki,” ujarnya dalam konferensi pers, memberi sinyal bahwa kebijakan tersebut berpotensi segera diwujudkan, sebagaimana diberitakan Ria Novosti.

Di tengah pernyataan tersebut, fakta di lapangan menunjukkan bahwa serangan justru lebih dulu dimulai oleh Washington dan Tel Aviv. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan ke sejumlah target di Iran, yang dilaporkan menimbulkan kerusakan infrastruktur serta korban sipil, termasuk serangan terhadap sebuah sekolah perempuan di bagian selatan negara itu.

Iran kemudian merespons dengan menyerang wilayah Israel dan pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah.

Biaya perang yang membengkak menjadi latar belakang munculnya wacana pembagian beban tersebut. Berdasarkan Iran War Cost Tracker, dalam 29 hari pertama saja, biaya operasi militer telah melampaui 35 miliar dolar AS. Bahkan sejumlah laporan memperkirakan total biaya dapat mencapai triliunan dolar dalam jangka panjang.

Namun, langkah Washington itu memicu pertanyaan serius dalam lanskap geopolitik: mengapa negara-negara Arab yang tidak menjadi pemicu konflik justru didorong untuk ikut menanggung konsekuensi finansialnya?

Di sisi lain, Amerika Serikat juga menghadapi tekanan dari sekutu tradisionalnya. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, secara terbuka menyampaikan kekecewaan terhadap sikap negara-negara NATO yang enggan mendukung operasi militer tersebut.

Ia bahkan mengisyaratkan bahwa hubungan dengan aliansi itu bisa ditinjau ulang jika akses strategis, seperti penggunaan pangkalan militer, tidak diberikan saat dibutuhkan.

sumber : Antara