16 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar menilai keputusan pemerintah Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat (AS) dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) seharusnya tidak menyurutkan komitmen iklim dan transisi energi Indonesia. Indonesia dinilai berpeluang membangun kerja sama pembiayaan bilateral dengan negara-negara belahan bumi selatan (Global South) untuk melanjutkan dan memperkuat komitmen iklim serta transisi energi.
Ketua sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan, ia menyayangkan keputusan AS keluar dari UNFCCC dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Menurutnya, langkah tersebut tidak mengurangi urgensi krisis iklim dan tidak pula membebaskan komunitas internasional dari tanggung jawab bersama untuk menangani persoalan tersebut.
Ia mengatakan, negara-negara berkekuatan menengah (middle power) di dunia, termasuk Indonesia, justru harus melipatgandakan peran dan upaya untuk melanjutkan komitmen pemangkasan emisi. Dino menegaskan, keputusan politik satu negara tidak boleh memengaruhi aksi iklim Indonesia.
“Indonesia harus terus memberikan aksi nyata, mulai dari meningkatkan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, hingga melindungi hutan dan lautan serta mencapai net-zero, idealnya pada 2050. Jalan menuju masa depan yang tangguh tidak akan dipimpin oleh kemunduran, tetapi oleh mereka yang bersedia memimpin bersama,” kata Dino dalam pernyataannya, Jumat (9/1/2026).
Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono mengakui keluarnya AS dari UNFCCC berpotensi mempersempit ruang pendanaan aksi iklim dan transisi energi, termasuk dalam berbagai skema kerja sama multilateral dan kemitraan kolektif.
Sebelumnya, AS juga telah digantikan Jerman sebagai co-lead dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia. Berkurangnya komitmen negara maju akan berdampak langsung pada ketersediaan pembiayaan murah dan dukungan internasional yang sangat dibutuhkan negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menurunkan ketergantungan pada energi fosil.
“Namun demikian, pelemahan kerja sama multilateral tidak serta-merta menutup seluruh ruang kerja sama internasional bagi Indonesia. Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mendorong dan memperluas kerja sama bilateral dengan negara-negara di Global South dan Timur Tengah seperti Mesir, Kuwait, dan Maroko dalam pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan penguatan kapasitas transisi energi,” kata Agung.
Menurut Agung, Indonesia tidak seharusnya menjadikan AS sebagai rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan iklim dan transisi energi di dalam negeri. Berkaca dari dampak krisis iklim yang semakin merusak, seperti banjir ekstrem di Aceh, Sumatera Utara, dan berbagai wilayah lainnya, pemerintah seharusnya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi iklim secara konsisten.
“Arah kebijakan nasional harus tetap konsisten dengan target penurunan emisi, pengurangan ketergantungan pada energi fosil, serta perlindungan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim. Jangan sampai ketika komitmen Amerika Serikat terhadap isu ini melemah atau terhenti, Indonesia justru ikut mundur hanya karena AS merupakan salah satu mitra penting Indonesia,” ujar Agung.
