Belanja Pegawai Jabar Dekati 30 Persen, DPRD Dorong Optimalisasi BUMD

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar), Daddy Rohanady menyoroti tingginya porsi belanja pegawai dalam struktur keuangan Pemprov. Beban tersebut kini mendekati batas 30 persen dari total belanja daerah.

Peningkatan peningkatan porsi belanja pegawai, kata dia, tidak terlepas dari perubahan kewenangan pengelolaan tenaga pendidik.

Ketika guru SMA, SMK, dan SLB yang sebelumnya berada di bawah pemerintah kabupaten/kota beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi, jumlah belanja pegawai Jabar ikut meningkat signifikan.

"Kalau dulu kita di angka 17-an, begitu guru SMA, SMK, dan SLB naik menjadi kewenangan provinsi, angkanya langsung melejit ke angka 29," ujar Daddy Rohanady kepada Republika, Selasa (18/8/2026).

Menurut dia, persoalan tersebut semakin kompleks setelah adanya kebijakan terkait penataan dan penyelesaian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini otomatis meningkatkan kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai.

Daddy menyebut tingginya belanja pegawai menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemprov Jabar di tengah tekanan fiskal. Namun, ia menilai pemerintah daerah tetap akan mendapat evaluasi dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri ketika menetapkan besaran belanja pegawai dalam APBD.

"Saya kira pada akhirnya memang tetap akan ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri ketika kita tetapkan jumlah belanja pegawai itu," ujarnya.

Karena itu, Daddy menilai diperlukan strategi untuk memperkuat sisi pendapatan daerah. Salah satunya melalui optimalisasi aset dan penguatan badan usaha milik daerah (BUMD), termasuk rencana pembentukan holding investment Sanggabuana.

Ia berharap pengelolaan aset dan konsolidasi BUMD tersebut dapat meningkatkan kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga membantu Jabar menghadapi tekanan fiskal.

"Logikanya semestinya memang naik. Ada pemilahan aset-aset yang tadinya dianggap tidur menjadi aset yang bisa memberikan dividen," kata Daddy.

Menurutnya, optimalisasi aset dan penguatan BUMD menjadi penting agar tingginya belanja pegawai dapat diimbangi dengan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.

"Kita berharap dengan berbagai potensi yang ada, holding investment ini nantinya bisa membuat BUMD memberikan dividen yang besar di tengah tekanan fiskal," ujarnya.