Kiai Sepuh Tebuireng Sebut Politik Uang Jelang Muktamar ke-35 NU Bukan Lagi Isu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Musta’in Syafi’ie, menilai praktik politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU bukan sekadar isu, melainkan kondisi faktual di lapangan. Karena itu, Kiai Musta’in menegaskan bahwa praktik kotor itu harus dilawan.

“Ini bukan isu lagi, tapi realita, ada yang ngaku,” ujar Kiai Musta’in saat menjadi pembicara dalam acara serial diskusi Muktamar ke-35 NU dengan tema 'Stop Politik Transaksional di Muktamar NU', di Resto Trisnoku, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Dia tidak sepakat jika praktik politik uang dikatakan sebagai sekadar uang transportasi. Jika hal itu memang uang transportasi, seharusnya diserahkan oleh panitia secara terbuka.

Kiai Musta’in menegaskan bahwa uang yang mereka berikan disebut panjer atau uang muka yang dibayar sebelum muktamar dilaksanakan. “Hal itu jelas-jelas sebuah kemungkaran,” kata dia.

Menurutnya, istilah kemungkaran ada dua, yaitu nahi munkar dan taghyir munkar. “Bedanya, kalau nahi munkar, kemungkarannya belum terjadi. Sedangkan taghyir munkar, kemungkarannya sudah terjadi. Ini sudah terjadi (politik uang), bukan isu lagi. Jadi, yang dilakukan taghyir munkar,” kata Kiai Musta’in.

Ada tiga panduan dalam mengubah kemungkaran, yaitu biyadi (dengan tangan atau kekuasaan), bilisani (dengan lisan), dan biqalbi (dengan hati). Menurut dia, pihak yang melakukan politik uang itu sebenarnya adalah orang-orang pintar, ahli agama, ahli fikih, dan menguasai berbagai keilmuan Islam. Maka, akan sulit mengingatkan mereka dengan lisan.

“Ulama-ulama fasik. Pikirane ketok apik (pikirannya kelihatan bagus), tapi hatinya buta,” ungkap Kiai Musta’in.

Dia mengusulkan agar kemungkaran itu diubah dengan kekuasaan, bukan dengan lisan, yaitu melalui berbagai perubahan yang diusulkan dalam Muktamar NU yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026 nanti.