Bulog Dapat 'Margin Fee' 7 Persen untuk Perkuat Ketahanan Pangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pemerintah menetapkan margin fee sebesar 7 persen untuk Perum Bulog sebagai instrumen penguatan layanan publik, logistik, dan distribusi beras nasional. Keputusan ini diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (12/1).

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa penetapan margin fee ini merupakan bentuk kepercayaan besar bagi Bulog. "Margin fee ini bukan semata keuntungan, melainkan instrumen untuk memperkuat layanan publik Bulog dan memastikan distribusi beras yang adil," ujarnya.

Tambahan margin tersebut akan digunakan untuk revitalisasi aset, penguatan infrastruktur logistik dan pascapanen, serta peningkatan efisiensi distribusi nasional. Skema ini mengacu pada asas kesetaraan dengan penugasan BUMN strategis lainnya yang memperoleh margin dalam menjalankan tugas negara.

Dengan penetapan margin fee 7 persen ini, Bulog menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan ketahanan pangan nasional, melindungi petani, dan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Langkah ini juga mendukung kebijakan strategis pemerintah menuju sistem pangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaulat.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keputusan margin fee ini telah melalui perhitungan lintas kementerian dan lembaga. "Memang ada usulan 10 persen, tetapi pemerintah menyepakati 7 persen. Margin ini utamanya untuk menjamin pelaksanaan kebijakan beras satu harga di seluruh Indonesia," jelasnya.

Selama ini, margin yang terbatas menghambat Bulog dalam menutup biaya operasional dan distribusi, terutama ke wilayah dengan tantangan geografis. Dengan margin yang sebelumnya hanya Rp50 per kilogram, ruang gerak Bulog menjadi tidak memadai. Oleh karena itu, pemerintah memberikan ruang agar Bulog bisa mengambil peran secara sehat dan berkelanjutan.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara