Dengar Penyelewengan di BGN, Prabowo Minta Laporan BPKP dan PPATK

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Prabowo Subianto langsung meminta laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana setelah mendapat laporan adanya indikasi penyelewengan di Badan Gizi Nasional (BGN). Penyimpangan itu melibatkan unsur pimpinan di lembaga tersebut.

"Jadi, memang sudah beberapa saat, saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan, dari pimpinan," kata Prabowo dalam Konsolidasi Nasional Program MBG yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Prabowo menuturkan, laporan tersebut diterimanya beberapa waktu lalu dan berkaitan dengan indikasi penyimpangan pucuk pimpinan BGN. "Waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya, 'tolong saya mendapat laporan tentang BGN," ucapnya.

Prabowo menjelaskan, dalam pertemuan dengan Kepala BPKP dan PPATK, ia meminta penelusuran lebih lanjut terkait laporan mengenai BGN. Menurut dia, peran pemimpin sangat menentukan kualitas sebuah organisasi, sehingga persoalan pada tingkat pimpinan dapat berdampak besar terhadap kinerja lembaga.

RI 1 menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan BGN sangat penting bagi bangsa dan negara. Hal itu karena menyasar masyarakat yang membutuhkan bantuan serta mendukung peningkatan kualitas generasi penerus.

Program pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, sambung dia,, merupakan salah satu instrumen yang digunakan banyak negara maju untuk mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda. Prabowo pun mendukung penguatan lembaga pengawasan dan penegak hukum dalam menangani dugaan penyimpangan.