KKP–BPJPH Genjot Sertifikasi Halal Produk Perikanan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat sertifikasi halal produk perikanan untuk memperkuat daya saing dan memperluas akses pasar. Sinergi lintas lembaga dinilai krusial agar jaminan mutu dan kehalalan berjalan seiring di sepanjang rantai produksi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sepakat memperkuat kerja sama penjaminan halal produk perikanan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta pada Rabu (7/1/2026).

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini mengatakan, isu halal kini menjadi faktor penting dalam meningkatkan keterterimaan komoditas hayati, termasuk produk perikanan, baik di pasar domestik maupun global. “Selain itu juga untuk memberikan jaminan dan ketenangan kepada konsumen dalam negeri bahwa produk yang dihasilkan telah melalui suatu chain of production yang halal di setiap sekuennya,” ujar Ishartini di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Ishartini menjelaskan, sinergi KKP dan BPJPH ditujukan untuk memastikan produk perikanan tidak hanya sehat, bermutu, dan aman, tetapi juga halal sesuai Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014.

Kerja sama tersebut mencakup sosialisasi dan edukasi kebijakan JPH, penguatan daya saing melalui sertifikasi halal, pengawasan jaminan produk halal, serta pemanfaatan laboratorium penguji mutu untuk mendukung proses sertifikasi. Langkah ini diharapkan mempercepat adopsi sertifikasi halal di sektor perikanan dari hulu hingga hilir.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan KKP sebagai quality assurance body telah menerapkan standar internasional yang robust dan konsisten. Standar tersebut membuat produk perikanan Indonesia diterima di 147 negara.

Penguatan sertifikasi halal diproyeksikan melengkapi standar mutu tersebut, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing ekspor produk perikanan nasional.