Pejabat Imigrasi Diciduk KPK, Diduga Raup Puluhan Miliar Rupiah dari WNA China

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat imigrasi sejak Selasa (2/6/2026) malam. Kasus ini diduga pemerasan terkait pengurusan Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas) di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

"Benar, ada OTT," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Rabu Pagi. 

Sampai saat ini, belum ada keterangan dari KPK mengenai identitas dan kronologi kasusnya. Tapi diduga menyangkut transaksi suap berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

KPK mempunyai waktu 1 x 24 jam guna menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT itu didasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Informasi yang diperoleh Republika salah satu yang ditangkap adalah kepala Kantor Imigrasi Tingkat I Jakarta Barat. Kendati demikian, kasus yang menjeratnya terjadi saat yang bersangkutan masih menjabat di Jakarta Pusat.

Selain itu, ada dua pejabat Ditjen Imigrasi yang dicokok KPK semalam.

Kasus yang menjerat mereka diduga merupakan pemerasan terhadap sejumlah warga negara asing, kebanyakan dari China sejak 2024. Jumlah uang haram yang mereka kumpulkan mencapai sekitar Rp 30 miliar. 

Dari angka tersebut, ada sebagian yang mereka nikmati dan sebagian lagi mengalir ke pejabat imigrasi eselon tinggi lainnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Komjen Agus Andrianto telah angkat bicara mengenai kabar OTT KPK menyasar pegawai kantor Imigrasi Jakarta Barat. Agus mengaku menghormati proses hukum yang berlaku.

"Kita hormati proses Hukum yang berjalan, arahan kita jelas," kata Agus kepada Republika, Rabu (3/6/2026).

Agus mengimbau masyarakat menunggu kabar lebih lanjut dari KPK selaku pihak yang menggelar OTT. "Kita tunggu aja release dari sana ya (KPK)," ujar Agus.