Ramai Pernyataan KDM soal Pembiayaan Kertajati, Angkasa Pura Buka Suara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Angkasa Pura Indonesia (API) merespons isu terkini terkait operasional Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Respons ini menyusul pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyatakan keberatan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat secara berkelanjutan untuk membiayai operasional bandara tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Corporate Secretary Group Head PT Angkasa Pura Indonesia, Arie Ahsanurrohim, mengatakan pihaknya memahami perhatian publik dan pemerintah daerah terhadap kondisi keuangan Bandara Kertajati. Menurut dia, permohonan setoran modal yang diajukan PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pemegang saham mayoritas merupakan mekanisme yang telah diatur dalam perjanjian pemegang saham.

“Respons API selaku salah satu pemegang saham di PT BIJB terhadap setoran modal tersebut pada prinsipnya merupakan bagian dari ketentuan dalam shareholders agreement,” kata Arie kepada Republika, Rabu (7/1/2026).

Ia menjelaskan, setoran modal tersebut dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan operasional bandara, khususnya pemenuhan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan kebandarudaraan sesuai regulasi.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan keberatan terkait penggunaan APBD Jawa Barat untuk membiayai operasional Bandara Kertajati yang saat ini hanya melayani satu penerbangan komersial. Ia menilai pembiayaan tersebut menjadi beban fiskal daerah karena belum memberikan hasil ekonomi yang sepadan.

“Beban utang kita tinggi. Salah satunya dana Pemulihan Ekonomi Nasional dan pembiayaan Kertajati. Kita membiayai terus, hasilnya tidak ada,” ujar tokoh yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) itu dalam unggahan video di akun media sosialnya, Senin (5/1/2026).

Selain Kertajati, APBD Jawa Barat juga digunakan untuk membayar kewajiban pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung. Pembangunan masjid tersebut dilakukan pada era Gubernur Ridwan Kamil dengan skema pembiayaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pernyataan tersebut kemudian diluruskan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menyebutkan, pembiayaan Masjid Al Jabbar mencapai sekitar Rp 45 miliar per tahun, sedangkan pembiayaan Bandara Kertajati sekitar Rp 100 miliar per tahun, dengan porsi sekitar Rp 50 miliar digunakan untuk operasional dan layanan bandara.

Bandara Internasional Kertajati menelan anggaran pembangunan sekitar Rp 2,6 triliun dan diresmikan pada 24 Mei 2018. Gagasan pembangunan bandara ini telah muncul sejak awal 2000-an sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas Bandara Husein Sastranegara di Bandung, sekaligus dirancang menjadi bandara utama Jawa Barat dan sebagian wilayah Jawa Tengah.

Untuk mengelola bandara tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk PT Bandara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013. Perusahaan ini resmi berdiri pada 24 November 2014 sebagai badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan bandara serta kawasan aerocity di sekitarnya.

Mayoritas saham PT BIJB dimiliki Pemprov Jawa Barat lebih dari 80 persen, sementara PT Angkasa Pura II, kini PT Angkasa Pura Indonesia, memiliki sekitar 15 persen saham.

Pembangunan fisik Bandara Kertajati dimulai pada 2014. Pembangunan sisi udara seperti runway, taxiway, apron, dan navigasi dibiayai melalui APBN oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan Pemprov Jawa Barat bertanggung jawab atas pembangunan sisi darat, termasuk terminal dan fasilitas pendukung.

Bandara ini berdiri di atas lahan sekitar 1.800 hektare, menjadikannya salah satu bandara terbesar di Indonesia.

Target awal Bandara Kertajati adalah melayani 12 juta penumpang per tahun dan meningkat hingga 29 juta penumpang pada 2032. Namun, realisasinya masih jauh dari target. Bandara ini bahkan sempat mengalami kekosongan rute domestik dan internasional pada beberapa periode.

Pada akhir Oktober 2023, Bandara Kertajati ditetapkan mulai beroperasi penuh, termasuk pemindahan sebagian layanan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara. Meski demikian, jumlah penumpang masih relatif rendah, tercatat sekitar 135 ribu penumpang pada 2023 dan meningkat menjadi sekitar 413 ribu penumpang pada 2024.