Kemenkum Babel Harmonisasi Ranperkada Penghasilan Pemdes Bangka

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG, – Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) melaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) mengenai Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bangka, Senin (tanggal), untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyatakan bahwa harmonisasi ini adalah tahapan krusial dalam menciptakan regulasi yang berkualitas, menghindari tumpang tindih, dan dapat diimplementasikan secara efektif di masyarakat. Kegiatan ini difokuskan pada tindak lanjut Ranperkada Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 yang mengatur besaran penghasilan bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bangka.

Menurut Johan, pembahasan Ranperkada dilakukan secara komprehensif untuk memastikan bahwa materi muatan serta teknik penyusunan peraturan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harmonisasi regulasi bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan setiap kebijakan daerah memiliki kepastian hukum dan memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan serta masyarakat.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, menekankan pentingnya peran harmonisasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ia menyatakan bahwa Kemenkum bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penataan regulasi melalui upaya deregulasi dan reregulasi agar regulasi yang dihasilkan lebih sederhana, jelas, dan implementatif.

Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Bangka, Ismir Rachmadinianto, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Babel. Ia berharap melalui rapat harmonisasi ini, Ranperkada yang dibahas dapat segera disempurnakan dan ditetapkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara