Satelit Nusantara Lima Kantongi Izin Operasi, Siap Jangkau Wilayah 3T

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Satelit Nusantara Lima (N5) resmi mengantongi izin Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Satelit (JARTUPSAT) dan Very Small Aperture Terminal (VSAT) dari Kementerian Komunikasi dan Digital setelah lulus Uji Laik Operasi (ULO). Perizinan ini membuka jalan bagi pengoperasian komersial satelit untuk memperkuat kapasitas konektivitas nasional, terutama di wilayah tertinggal.

Uji laik operasi dilakukan di Gateway Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 23–24 April 2026 oleh tim layanan telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Digital. Pengujian mencakup kesiapan jaringan satelit, keandalan sistem transmisi, keamanan jaringan, serta kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan telekomunikasi.

Dengan kapasitas mencapai 160 Gbps, Satelit N5 diproyeksikan menambah pasokan bandwidth nasional yang selama ini masih menjadi tantangan utama pemerataan akses internet di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).

Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara, Adi Rahman Adiwoso mengatakan kelulusan ULO menjadi tahap krusial sebelum layanan satelit dioperasikan secara komersial untuk masyarakat.

“Kami siap menjalankan misi besar selanjutnya sekaligus mendukung terwujudnya program Asta Cita untuk mengakselerasi pemerataan konektivitas dan mengeliminasi kesenjangan akses internet di pelosok Nusantara,” kata Adi dalam siaran pers, Senin (11/5/2026).

Pelaksanaan ULO turut ditinjau jajaran pimpinan Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah. Pemerintah menilai tambahan kapasitas satelit diperlukan untuk mempercepat pemerataan konektivitas sekaligus mendukung target peningkatan kecepatan internet nasional.

“Pemerintah terus mendorong percepatan pemerataan konektivitas di seluruh Indonesia. Kelulusan ULO Satelit N5 ini membuktikan infrastruktur ini telah siap secara teknis untuk mendukung agenda besar transformasi digital nasional. Kami berharap kehadiran kapasitas sebesar 160 Gbps ini dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat layanan publik di daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses digital,” ujar Edwin.

Ketua Kelompok Kerja Layanan Telekomunikasi, Falatehan, mengatakan seluruh tahapan pengujian dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan sistem satelit dapat dioperasikan secara aman dan sesuai ketentuan regulasi.

“Proses pemeriksaan yang kami lakukan di Gateway Banjarbaru ini mencakup berbagai parameter kritikal, mulai dari keandalan transmisi hingga keamanan jaringan VSAT sesuai dengan standar dan ketentuan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem Satelit N5 memiliki performa yang laik untuk dioperasikan secara komersial. Kepastian kelayakan ini sangat penting demi melindungi hak-hak pengguna jasa telekomunikasi di masa depan agar mendapatkan layanan yang berkualitas dan andal,” jelasnya.

Satelit Nusantara Lima merupakan satelit Very High Throughput Satellite (VHTS) berkapasitas 160 Gbps dengan teknologi spot beam Ka-band yang dirancang memperluas jangkauan layanan internet berkecepatan tinggi di seluruh Indonesia, termasuk wilayah yang belum terjangkau jaringan terestrial. Operasional satelit ini diharapkan menjadi salah satu penopang utama penguatan infrastruktur digital nasional.