Wamentan Ungkap Penyebab Utama Banjir serta Longsor di Pemalang dan Jabar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan salah satu penyebab utama banjir dan longsor di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, serta Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Temuan tersebut berkaitan dengan kondisi lahan pertanian di wilayah miring yang minim tanaman keras berakar dalam.

Ia menemukan hal itu setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana. Tokoh yang juga Ketua Umum Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) tersebut menilai struktur lahan tanpa vegetasi berakar kuat membuat tanah rentan bergerak saat curah hujan tinggi. Kondisi ini meningkatkan risiko longsor sekaligus merusak lahan pertanian produktif milik petani.

“Maka salah satu yang kita prioritaskan adalah bagaimana penanaman tanaman keras di sela-sela tanaman hortikultura yang ditanam oleh petani-petani kita di sana,” kata Sudaryono di Kompleks Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Ia menyebut tanaman seperti kopi dan sejumlah tanaman buah berakar dalam menjadi opsi utama. Menurutnya, pola tanam tumpang sari tersebut mampu menjaga struktur tanah sekaligus tetap memberikan nilai ekonomi bagi petani di wilayah dataran tinggi.

“Jadi salah satunya kopi, karena tempatnya cukup tinggi, ditambah tanaman buah seperti durian atau kelengkeng yang akarnya dalam,” ujar Sudaryono.

Ia mengatakan pemerintah bersama HKTI akan mengawal upaya tersebut sebagai bagian dari solusi jangka menengah. Penanganan bencana, kata dia, tidak cukup berhenti pada fase darurat, tetapi harus menyentuh akar persoalan agar kejadian serupa tidak terulang.

Sejalan dengan langkah tersebut, HKTI menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak bencana di Pemalang dan Bandung Barat. Bantuan dikirim menggunakan 10 truk, masing-masing lima truk ke setiap daerah, dengan total nilai lebih dari Rp1 miliar.

“Kita hari ini mengirim total sepuluh truk, lima ke Kabupaten Bandung Barat dan lima ke Kabupaten Pemalang, nilainya sekitar satu miliar lebih,” tutur Sudaryono.

Ia menjelaskan bantuan tahap awal difokuskan pada kebutuhan kedaruratan, seperti pangan dan perlengkapan dasar. Setelah fase tersebut, perhatian diarahkan pada rehabilitasi sektor pertanian yang terdampak langsung banjir dan longsor.

Sudaryono menegaskan HKTI akan ikut mengawal proses rehabilitasi pascabencana, termasuk penanaman kembali sawah yang rusak serta pendampingan petani agar dapat kembali berproduksi. Peran tersebut menjadi pelengkap kerja pemerintah pusat dan daerah di sektor pertanian. Melalui penguatan vegetasi lahan dan rehabilitasi pertanian, risiko bencana diharapkan dapat ditekan sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani masyarakat.