2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menambahkan jumlah sekolah swasta yang digratiskan pada tahun ajaran 2026-2027 menjadi 103 sekolah. Angka itu meningkat sebanyak 63 sekolah dibandingkan tahun ajaran 2025-2026, di mana hanya 40 sekolah swasta yang digratiskan.
Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jakarta, M Subki, mengapresiasi kebijakan Pemprov Jakarta yang menambah jumlah sekolah swasta gratis untuk tahun ajaran 2026-2027. Namun, ia menilai program sekolah swasta gratis itu masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, dari 103 sekolah swasta yang digratiskan belum ada madrasah di dalamnya.
"Mohon dicatat, jangan lupa, di Jakarta juga ada pendidikan yang di bawah koordinasi Kementerian Agama, madrasah," kata dia saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jakarta bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung, Kamis (30/4/2026).
Ia mengatakan, para siswa yang sekolah di madrasah wilayah ibu kota juga termasuk anak-anak Jakarta. Orang tua anak-anak itu juga ikut membayar pajak kepada pemerintah, termasuk Pemprov Jakarta.
"Maka jangan sampai diskriminasi ini berkepanjangan," kata dia.
Karena itu, Subki mengusulkan Pemprov Jakarta bisa memperluas cakupan program sekolah swasta gratis ke madrasah. Dengan begitu, anak-anak yang menimba ilmu di madrasah juga terdampak program tersebut.
"Saya mengusulkan kepada Pak Gubernur dan jajarannya agar sekolah gratis pun disusul nanti, mudah-mudahan keuangan Jakarta bisa mendapatkan peningkatan, dengan madrasah swasta gratis," kata politisi PKS itu.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jakarta dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, menilai program sekolah swasta gratis itu belum seluruhnya tepat sasaran. Pasalnya, saat ini masih ada anak-anak di Jakarta yang putus sekolah.
"Hari ini sekolah negeri belum terpenuhi, Pak, tetapi titik-titik lokasi 103 yang gratis itu belum tepat sasaran semuanya, Pak. Di daerah Cengkareng masih banyak anak putus sekolah. Di mana harapan anak-anak bangsa kita ini ke depannya?" kata dia.
Lukmanul menilai, fakta itu sangat bertolak belakang dengan cita-cita Jakarta yang ingin menjadi kota global. Menurut dia, predikat kota global hanya menjadi angan-angan bagi Jakarta apabila masih ada anak putus sekolah.
"Kota Global masih jauh dari impian kalau masih banyak putus sekolah. Saya harapkan jajaran Pak Gubernur betul-betul melihat, Pak, dalam menentukan titik sekolah gratis itu," kata dia.
Respons Pramono
