Bursa Mineral Perkuat Daya Tawar Indonesia di Pasar Komoditas Global

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada 1 Januari 2027 dinilai dapat memperkuat daya tawar Indonesia di pasar komoditas global. Bursa tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia membangun mekanisme perdagangan dan referensi harga komoditas dari dalam negeri.

Penguatan posisi tersebut penting bagi Indonesia yang selama ini menjadi salah satu produsen utama sejumlah komoditas mineral dunia. Nikel, timah, batu bara, dan emas menjadi komoditas strategis yang dinilai perlu didukung dengan ekosistem perdagangan yang lebih transparan dan memiliki acuan harga sendiri.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan pemerintah ingin membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagai instrumen perdagangan sendiri. Bursa itu diharapkan menjadi fondasi pembentukan Indonesia Reference Price, sehingga Indonesia memiliki referensi harga untuk berbagai komoditas utama ekspor.

"Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan," ujar Prabowo, dikutip Jumat (4/9/2026).

CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis nantinya dapat berjalan beriringan dengan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Menurut dia, bursa mineral dapat menjadi mekanisme perdagangan yang memperkuat transparansi sekaligus mendukung pembentukan harga secara terbuka.

"Bursa mineral ini kan sifatnya lebih spot, spot market," kata Rosan.

Ia mengatakan pengembangan fitur bursa perlu disesuaikan dengan karakteristik perdagangan mineral. Kehadiran bursa diharapkan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola transaksi sehingga proses pembentukan harga dapat diketahui secara terbuka oleh berbagai pihak.

Menurut Rosan, bursa mineral memiliki fungsi yang melengkapi ekosistem mineral di Indonesia. Instrumen tersebut diharapkan memperkuat mekanisme perdagangan sekaligus membangun pembentukan harga yang lebih terbuka di dalam negeri.

Dukungan terhadap rencana tersebut datang dari pelaku industri. Ketua Umum Federasi Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengatakan asosiasi mendukung upaya pemerintah membangun sistem perdagangan komoditas yang lebih transparan.

Menurut Arif, industri memiliki kepentingan untuk memastikan sumber daya mineral Indonesia diperdagangkan secara sehat dan terhindar dari praktik under-invoicing maupun transfer pricing. FINI bersama sejumlah asosiasi lain telah membentuk task force untuk memberikan masukan kepada DSI dalam penyusunan platform yang tengah dikembangkan.

"Siapa sih yang rido sumber daya kita ada under-invoicing kemudian transfer pricing, kan enggak juga. Kita enggak rido juga. Dari sisi asosiasi, dari FINI kami dukung," ujar Arif.

Arif menilai pembentukan referensi harga menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan ekosistem perdagangan mineral nasional. Menurut dia, rencana Bursa Mineral Indonesia berkaitan dengan kebutuhan Indonesia untuk memiliki acuan harga sendiri.

"Bursa mineral Indonesia saya kira tujuannya ke situ ya kalau apa yang disampaikan Pak Prabowo. Kita harus menentukan itu," ujarnya.

Dengan adanya bursa, Indonesia berupaya membangun infrastruktur pasar yang dapat meningkatkan transparansi transaksi sekaligus memperkuat posisi pelaku industri mineral nasional. Kehadiran mekanisme perdagangan dan referensi harga dari dalam negeri diharapkan membuat Indonesia memiliki daya tawar lebih kuat dalam perdagangan komoditas strategis di pasar global.